Nurdin Basirun Dituntut 6 Tahun Penjara Denda 250 Juta Subsider 6 Bulan Penjara

632
0

JAKARTA, KabarKepri.com – Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang mengadili Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun, Selasa, (18/03/2020), Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa Nurdin Basirun selama enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta dengan subsider enam bulan penjara serta hak politiknya dicabut.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama dan kedua dari pasal 12 ayat (1) huruf a dan pasal 12 B ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam tuntutannya Jaksa menilai Nurdin terbukti secara sah telah menerima suap dan gratifikasi terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurdin Basirun berupa pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda Rp 250 juta subsider enam bulan penjara,” sebut JPU.

JPU juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Nurdin Basirun.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Nurdin Basirun berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana,” lanjut JPU M. Asri Irawan, SH. dari KPK RI.

Adapun hal-hal yang memberatkan Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun, menurut JPU antara lain, perbuatannya sebagai seorang penyelenggara negara telah bertentangan dengan spirit bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi serta mencederai harapan dan kepercayaan masyarakat.

Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Dalam perkara ini disebutkan Nurdin Basirun didakwa telah menerima suap sebesar Rp. 45.000.000 l,- dan Sin$. 11.000,- secara bertahap dari pengusaha bernama Kock Meng bersama temannya yang bernama Johanes Kodrat dan Abu Bakar.

Uang suap itu diberikan Abu Bakar melalui Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau dan Budy Hartono selaku Kabid Tangkap Perikanan.

Selain itu Nurdin Basirun juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 7,462 miliar, 150.963 dolar Singapura, 407 ringgit Malaysia, 500 riyal dan 34.803 dolar dari berbagai pihak dalam kurun waktu 2016-2019 selama masa jabatannya.

Atas tuntutan JPU dari KPK tersebut, Nurdin melalui Penasehat Hukum nya akan mengajukan pledoi pada 2 April 2020 mendatang. (TIM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here