Pemprov Kepri Menaikan Anggaran Pilkada Kepri 2020 Menjadi Rp 98,2 Miliar

216
0

TANJUNGPINANG, KabarKepri.com – Dalam rangka pelaksanaan pilkada Kepri tahun 2020 ini, Pemerintah Provinsi Kepri telah menaikan anggaran Pilkada sebesar Rp 98,2 Miliar.

Kenaikan anggaran Pilkada 2020 tersebut disampaikan langsung Plt Gubernur Provinsi Kepri H. Isdianto pada saat acara penandatanganan NPHD di Kantor Gubernur Kepri Dompak, Senin (27/01/2020).

“Peningkatannya dari anggaran awal Rp 76,5 Miliar menjadi Rp 98,2 miliar,” sebut Isdianto.

Isdianto mengharapkan dengan kenaikan anggaran Pilkada ini dapat meningkatkan pelaksanaan pilkada Kepri yakni pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kepri tahun 2020 menjadi lebih baik.

“Kenaikan ini juga telah sesuai aturan dan kebutuhan anggaran untuk tenaga ad hoc pilkada dan lainnya sehingga disetujui,” jelas Isdianto.

Sementara itu, Komisioner KPU Kepri Priyo Handoko memberi apresiasi kepada Pemprov Kepri yang merespons kebutuhan anggaran penyelenggaraan pilkada.

“Perubahan NPHD harus dilakukan lantaran KPU Kepri sudah menandatangani NPHD untuk Pilkada Kepri tahun 2020 sebesar Rp76,5 miliar sebelum terjadi perubahan honor untuk badan ad hoc,” kata Priyo.

Perubahan pemberian honor untuk badan ad hoc menyebabkan kebutuhan anggaran pilkada meningkat hingga Rp98,2 miliar.

“Sebesar 65 persen anggaran pilkada tahun 2020 untuk membayar honor petugas pada badan ad hoc. Penambahan anggaran itu disebabkan perubahan honor untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP),” jelas Priyo.

Priyo juga mengatakan Jumlah petugas itu pada Pilkada Kepri 2020 sebanyak 5.298 orang, sementara jumlah TPS di Kepri pada pilkada diperkirakan sebanyak 3.402 unit.

“Jumlah petugas pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kelipatan tujuh dari TPS. Sebab tujuh anggota KPPS bertugas pada satu TPS honor juga diberikan kepada petugas Linmas. Satu TPS dijaga dua anggota Linmas,” ungkap Priyo.

Sedangkan untuk Jumlah petugas KPPS dan Linmas mencapai 30.618 orang.Dan jumlah petugas pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang terdiri dari ketua, anggota, sekretaris dan staf pelaksana mencapai 6.840 orang.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas di kelurahan dan desa, yang terdiri dari ketua, anggota, sekretaris dan staf pelaksana sebanyak 20.016 orang.

“Perhitungan honor untuk petugas pada badan sudah sesuai arahan Kementerian Keuangan dan KPU RI,” tegas Priyo kembali.(JS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here