PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) Diduga Memperkerjakan Ratusan TKA Ilegal Asal Tiongkok

3950
0

BINTAN, KabarKepri.com – PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Gunung Kijang Bintan diduga keras memperkerjakan ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok secara Ilegal alias tanpa izin resmi dari pihak Imigrasi.

Tim KabarKepri.com telah meninjau langsung untuk melakukan investigasi dan berhasil masuk ke kawasan tersebut. Tim telah melihat secara langsung memang terdapat ratusan pekerja asing asal Tiongkok yang diduga bekerja tanpa izin di kawasan tersebut. Ironisnya para pekerja asing asal tiongkok itu juga ada yang bekerja sebagai buruh kasar.

Menurut keterangan dari sumber yang tidak maau disebutkan namanya, TKA asal Tiongkok di Perusahaan ini bekerja dari Tingkatan Direksi, Manajer sampai buruh kasar. Semua mereka kuasai, pekerja lokal bisa dihitung dengan jari, jelasnya. Dan sumber mencurigai para TKA asal Tiongkok ini bekerja secara Ilegal.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu Gubernur Kepri non-aktif H. Nurdin Basirun pernah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke PT. BAI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Gunung Kijang Bintan ini dan menemukan lebih dari seratus Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari hasil sidak tersebut.

Jusri Sabri, tokoh penggiat Anti Korupsi dan Pemerhati Sosial yang dikenal sangat vokal di Kepri saat dimintai tanggapan tentang hal ini mengatakan dia memang sudah lama mendengar bahwa PT. Bintan Alumina (BAI) memperkerjakan ratusan TKA asal Tiongkok secara ilegal. Namun untuk membuktikan hal itu agak sulit karena tidak bisa sembarangan orang masuk ke kawasan Proyek tersebut, jelasnya.

Jusri yang juga menjadi Ketua LSM Gerakan Tuntas Korupsi (GETUK) ini mencurigai ada kongkalikong antara PT. BAI dengan instansi terkait yang berwenang menangani para Tenaga Kerja Asing di Indonesia yakni pihak Disnaker dan Pihak Imigrasi khususnya di Bintan.

“Saya curiga ada kongkalikong antara PT. BAI dengan Disnaker dan Imigrasi Bintan agar kegiatan yang melanggar hukum ini terus berlangsung lancar tanpa hambatan. Kami juga menduga pihak Disnaker dan pihak Imigrasi Bintan kemungkinan menerima setoran besar dari PT. BAI agar tutup mata”, sebut Jusri.

Selanjutnya Jusri menegaskan bagi perusahaan yang mempekerjakan TKA Ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai Undang-undang yang berlaku. Bahkan sanksi terberat dari pemerintah menutup perusahaan yang melanggar aturab tersebut.

Jusri menjelaskan lagi, undang-undang yang mengatur tentang Tenaga Kerja adalah UU no. 13 tahun 2003. Sedangkan aturan terbaru yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing di 2019 di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Jusri meminta aparat terkait yang berwenang mengawasi para TKA yang bekerja di wilayah Bintan jangan pernah mengkhianati bangsa ini dengan menerima upeti dari pengusaha yang mempekerjakan TKA ilegal.

“Pihak Disnaker dan Imigrasi Bintan jika terbukti menerima upeti dari PT. BAI sama artinya telah mengkhianati bangsa ini khususnya masyarakat Kepulauan Riau. Kami sudah membentuk tim untuk menyelidiki untuk membuktikan kongkalikong ini, hasilnya akan kami umumkan ke publik dan kami proses ke pihak penegak hukum”, tegas Jusri. (TIM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here