Timgab dan SATGASUS Trisula Bakamla RI amankan Arang Bakau Ilegal Senilai 24 Milyar

116
0

BATAM, KabarKepri.com – Tim Gabungan dari Satgassus Trisula Bakamla RI, KLHK dan Disperindag kota Batam berhasil mengamankan tiga Kontainer bermuatan Arang bakau Ilegal senilai Rp. 24 Milyar di wilayah perairan Batam pada Rabu (25/12/2019) sekitar pukul 08.25 Wib.

Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI, Laksamana Muda, S Irawan menjelaskan, selain kontainer, satu unit kapal tugboat SM XVII dan Tongkang Best Link-1818 juga turut diamankan saat mengangkut arang yang hendak di bawa ke Singapura, Jumat (27/12/2019) pagi.

Irwan juga menjelaskan, pengiriman barang ilegal keluar negeri tersebut dilakukan oleh dua pengusaha arang bakau yakni Exportir Ahui atas nama perusahaan PT. Anugerah Makmur Persada (AMK) yang beralamat di Dapur 6, Sembulang, Galang.

“Kedua, oleh Exportir Hari atas nama perusahaan PT Fortindo Global Mandiri (FGM) beralamat di Jembatan 5, Pulau Galang,” jelas Irwan.

Adapun modus yang dilakukan oleh kedua Exportir ini, mereka memanipulasi atau memalsukan dokumen seperti jenis dan nama barang ekspor.

Tak hanya itu, mereka juga memanipulasi pajak atau terindikasi melakukan penggelapan pajak dengan mengecilkan nilai barang dalam Invoice, yakni merubah harga barang yang di ekspor.

“Artinya, kegiatan ilegal ini dinilai sangat merugikan negara khususnya lingkungan hidup,” jelasnya.

Seperti diketahui, Eksportir selalu menggunakan tangan masyarakat dalam melakukan pembalakan Hutan Bakau di Kawasan Hutan Lindung maupun Kawasan Hutan Lainnya.

Diantaranya, seperti di Batam, Pulau Meranti, Tanjung Pinang, Pulau Moro, Selat Panjang dan pulau-pulau lain di wilayah Kepri.

“Keberhasilan pengungkapan kasus Bisnis ilegal ini atas kerja sama Tim gabungan”, sebut Irwan.

“Dimana, kita sudah berbulan-bulan melakukan investigasi mulai dari penebangan hutan, proses pembuatan arang hingga pengiriman arang ke luar negeri,” jelasnya.

Bahkan pihak penyidik PPNS Disperindag dan PPNS KLHK sudah memanggil kedua Exportir yakni Ahui dan Hari untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Untuk sementara, UU yang dilanggar yakni, Pasal 108 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Pemalsuan Dokumen) dan
Pasal 112 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Larangan Ekspor),” pungkasnya. (JS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here