Sidang Perdana Nurdin Basirun, JPU Beberkan Nama Pelaku Penyuapan dan Gratifikasi

3173
0

JAKARTA, KMG/KabarKepri.com – Gubernur Kepulauan Riau non-aktif, terdakwa kasus suap izin reklamasi dan gratifikasi Nurdin Basirun mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dipimpin Muhammad Asri Irwan,SH, dengan anggota Yadyn, SH dengan anggota Roy Riady, SH, Dormian, SH, Agung Satrio Wibowo, SH,dan Rikhi Benindo Maghaz, SH. Bahwa gubernur Kepulauan Riau (Kepri) non-aktif Nurdin Basirun dalam surat dakwaan Nomor: 111/TUT.01.04/24/11/2019 atas nama Nurdin Basirun disebutkan telah menerima suap dan gratifikasi dengan total keseluruhan mencapai Rp. 9.684.252.550,8

JPU Muhammad Asri Irwan,SH menjelaskan, pihaknya menyusun surat dakwaan atas nama Nurdin Basirun tersebut secara komulatif. Pada surat dakwaan pertama kami sehubungan dengan penerimaan suap dan dakwaan kedua tentang penerimaan gratifikasi, jelas Asri.

Selanjutnya menurut Asri, Nurdin Basirun bersama dengan Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri telah menerima suap sebesar Rp. 45 juta dan SGD. 11.000 (sebagiannya yakni SGD. 6.000 diterima pada 10 Juli 2019). Suap tersebut bersumber dari tersangka pengusaha Kock Meng, pengusaha Johanes Kodrat, dan terdakwa lain Abu Bakar yang disidangkan secara terpisah, tutur Asri.

Asri juga menegaskan, uang suap yang diberikan tiga orang tersebut dan diterima Nurdin agar Nurdin selaku Gubernur Kepri untuk Pertama, menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut Nomor: 120/0796/DKP/SET tanggal 07 Mei 2019 tentang permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di lokasi lahan laut Piayu Laut, Piayu, Kota Batam atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektare. Kedua, menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 120/0945/DKP/SET tanggal 31 Mei 2019 tentang permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di Pelabuhan Sijantung Jembatan Lima Barelang, Kota Batam Atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektare.

“Rencananya kedua izin prinsip tersebut akan dimasukan ke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau,” tegas Asri lagi.

Muhammad Asri Irwan, SH menjelaskan Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri telah melakukan serangkaian perbuatan pidana berupa penerimaan gratifikasi yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.228.500.000. Uang gratifikasi tersebut berasal dari dua orang pengusaha, delapan perusahaan, dan 24 orang pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Diungkapkan bahwa pemberian gratifikasi dari pengusaha dan perusahaan berhubungan dengan penerbitan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut, Izin Lokasi Reklamasi, dan Izin Pelaksanaan Reklamasi. Sementara yang dari 24 orang pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepri menyangkut jabatan dan fee proyek.

“Penerimaan-penerimaan (gratifikasi) tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa (Nurdin) selaku Gubernur Kepri dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku kepala daerah untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima pemberian (gratifikasi) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” jelas Asri.

Berikut nama- nama para investor dan pejabat pemberi suap dan gratifikasi yang disebut dalam surat dakwaan yang terjadi dalam kurun waktu dari tahun 2016 hingga 2019.

Pertama, Hartono alias Akau (pengusaha sekaligus pemilik Kawasan dan Pelabuhan Khusus Harbour Bay) Rp. 120 juta di mana Rp. 50 juta sehubungan dengan penerbitan izin prinsip untuk PT TRI Tunas Sinar Benua pada 2018.

Kedua, dari PT Bintan Hotels Rp. 20 juta terkait penerbitan izin prinsip PT Bintan Hotels pada sekitar November 2019.

Ketiga, dari PT Labun Buana Asri Rp.20 juta terkait dengan penerbitan izin prinsip PT Labun Buana Asri pada sekitar Desember 2018.

Keempat, dari Damai Grup (PT Damai Eco Wisata) Rp. 50 juta sehubungan dengan penerbitan izin prinsip PT Damai Eco Wisata pada sekitar Desember 2018.
Kelima, dari PT Barelang Elektrindo Rp. 70 juta sehubungan dengan penerbitan izin prinsip PT Barelang Elektrindo pada sekitar April 2019.

Keenam, dari PT Marcopolo Shipyard sekitar Rp. 70 juta sehubungan dengan penerbitan izin prinsip PT Marcopolo Shipyard pada sekitar April 2019.

Ketujuh, dari PT Adventure Glamping sekitar Rp. 70 juta sehubungan dengan penerbitan izin prinsip PT Adventure Glamping pada sekitar Juni 2019.

Kedelapan, dari dua perwakilan perusahaan sejumlah Rp. 140 juta sehubungan dengan penerbitan izin prinsip.

Kesembilan, dari Komisaris Utama Panbil Group Johannes Kennedy Aritonang Rp. 250 juta.

“Penerimaan uang dari Johannes Kennedy Aritonang sehubungan dengan proyek pengembangan Kawasan Gold Coast Karimun dibawah bendera PT Jaya Annurya Karimun dan izin prinsip PT Jaya Annurya Karimun, izin lokasi reklamasi PT Jaya Annurya Karimun, dan izin reklamasi PT Jaya Annurya Karimun pada sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019,” ujar JPU Asri.

Sementara 24 orang pejabat OPD di lingkungan Pemprov Kepri yang memberikan suap dan gratifikasi kepada Nurdin Basirun adalah sebagai berikut :

01. Martin Luther Maromon selaku Kepala Biro Umum Pemprov Kepri sebesar Rp. 1,437 miliar dalam tujuh tahap untuk sejumlah kebutuhan dan kepentingan Nurdin.

02. Amjon selaku Kepala Dinas ESDM Rp. 10 juta terkait keperluan Hari Raya Nurdin yang merupakan pemberian rutin.

03. Abu Bakar selaku Kepala Dinas PUPR sejumlah Rp. 1,055 miliar yang bersumberkan dari pemberian fee proyek sejak 2017 hingga 2019.

04. Yerri Suparna selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rp. 170 juta terkait persetujuan tapak di Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018.

05. TS Arif Fadillah selaku Sekretaris Daerah sejumlah Rp.32 juta yang merupakan pemberian rutin kepada masyarakat atas permintaan Terdakwa (Nurdin),” ungkap JPU Dormian.

06. Zulhendri selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Rp. 43 juta sebagai pemberian rutin untuk kegiatan Nurdin sejak 2017 hingga 2019.

07. Ahmad Nizar selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan sejumlah Rp. 4,6 juta sebagai pemberian rutin untuk kegiatan Nurdin.

08. Tagor Napitupulu selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp. 10 juta yang merupakan pemberian bantuan kepada Gereja HKBP Batam atas perintah Nurdin pada 2018.

09. Sardison selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil sejumlah Rp. 9 juta untuk mendukung kegiatan Nurdin sejak 2018 sampai dengan 2019.

10. Tjetjep selaku Kepala Dinas Kesehatan sejumlah Rp. 144 juta untuk mendukung kegiatan Nurdin sejak 2016 sampai 2019.

11. Maifrizon selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Rp. 59 juta untuk mendukung kegiatan Nurdin sejak 2017 sampai 2019.

12. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu sejumlah Rp20 juta untuk mendukung kegiatan Nurdin sejak 2017 sampai 2018.

13. Aripin Nasir selaku Kepala Dinas Pendidikan Rp60 juta untuk mendukung kegiatan hari Raya Nurdin pada 2018.

14. Nilwan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup sekaligus selaku Kepala Biro Humas dan Protokol Rp. 110 juta yang berasal dari hasil pemotongan SP2D tahun 2016-2019.

15. Naharuddin selaku Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Rp. 10 juta untuk Open House Hari Raya Nurdin pada 2018.

16. Andri Rizal selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp. 55 juta untuk mendukung kegiatan dan keperluan pribadi Nurdin sejak 2018 sampai 2019.

17. Lamidi selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp. 13,4 juta untuk kegiatan Nurdin di lapangan saat kunjungan ke daerah-daerah sejak 2018 sampai 2019.

18. Firdaus selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Rp. 23 juta untuk kegiatan Nurdin di lapangan saat kunjungan ke daerah-daerah sejak 2017 sampai 2019.

19. Reni Yusneli selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 20 juta untuk kegiatan Safari Ramadhan Nurdin pada 2019.

20. Buralimar selaku Kepala Dinas Pariwisata Rp100 juta untuk kegiatan Nurdin di lapangan saat kunjungan ke daerah-daerah dari tahun 2017 sampai 2019.

Selain penerimaan-penerimaan gratifikasi di atas, ternyata masih ada juga penerimaan lain yang diterima oleh Nurdin. Sebelumnya saat dilakukan penggeledahan di ruangan kerja dan di rumah dinas Gubernur yang ditempati Nurdin, tim KPK juga telah menemukan dan menyita uang tunai berupa mata uang rupiah dan mata uang asing dengan total sejumlah Rp. 3.233.960.000, SGD. 150.963, RM 407 dan USD. 34.803. Penggeledahan itu berlangsung pada 12 Juli 2019.

JPU Dormian, SH menegsskan bahwa uang-uang yang ditemukan (disita) tersebut diduga merupakan bagian dari penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa
sejak tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019,” tegasnya.

Jika menggunakan kurs BI tertanggal 12 Juli 2019, maka SGD.150.963 ekuivalen Rp. 1.567.855.179,9 dan USD. 34.803 ekuivalen Rp. 494.050.510,89.
Bila dua hasil ekuivalen dijumlahkan dengan Rp. 3.233.960.000, maka total yang disita dari penggeledahan tadi sejumlah Rp. 5.295.865.690,8.

Apabila dijumlahkan uang suap Rp. 159.886.860, gratifikasi Rp. 4.228.500.000, dan penerimaan lain sebagai gratifikasi Rp. 5.295.865.690,8, maka nilai total uang yang diterima Nurdin yakni Rp. 9.684.252.550,8.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi Nurdin Basirun dan tim penasihat hukumnya memastikan tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut.

Ketua Majelis Hakim pada persidangan ini yang juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, DR. Yanto, SH. MH. M
menunda persidangan berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi pada 11 Desember 2019 mendatang.(Tim KMG/JS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here