Tersangka Kasus Korupsi Monumen Bahasa Arifin Nasir Mantan Kadisbud Kepri akan Buktikan Dirinya Tidak Bersalah di Pengadilan

183
0

TANJUNGPINANG, KabarKepri.com – Pihak Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Kepri hari ini, Selasa (19/11/2019) tiba di Tanjungpinang untuk melimpahkan kasus tindak pidana korupsi Pembangunan Monumen Bahasa, yang merugikan negara sebanyak, Rp. 2,2 Milyard serta menyerahkan 3 (tiga) orang tersangkanya kepada Kejaksaan Tinggi Kepri.

Masing-masing tersangka yang akan diserahkan adalah Arifin Nasir mantan selaku pejabat pembuat komitmen dan Kadis Pendidikan dan Kadis Kebudayaan Provinsi Kepri, Yunus Direktur Utama PT Sumber Tenaga Baru dan M Yaser selaku Direktur CV Rida Djawari. Para tersangka datang dengan menggunakan mobil yang berbeda, pelimpahan berkas penyidikan dan penyerahan para tersangka tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak Polda Kepri.

Terlihat Arifin Nasir turun dari mobil Avanza memakai masker serta topi dan langsung menyapa awak media yang sudah menunggu kedatangan para tersangka di Kejati Kepri sembari melambaikan tangannya.

Tersangka Yunus dan Muhammad Yaszer datang dengan mobil yang sama yaitu Mobil Toyota Inova, mereka juga memakai masker dan topi langsung memasuki kantor Kejati Kepri.

Setelah menjalani pemeriksaan di Kejati Kepri, para tersangka korupsi pembangunan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat, Tanjungpinang itu pun terlihat menggunakan rompi pink dan dibawa menuju Rutan Tanjungpinang untuk dilakukan penahanan.

Saat dikonfirmasi awak media, Arifin Nasir menyangkal keterlibatannya dalam kasus korupsi ini dan merasa kesal dengan semua pemberitaan yang beredar dan mengatakan jika hal itu tidak benar.

“Pemberitaan tidak benar. Tidak seperti itu. Apalagi soal Yasir,” katanya dengan nada kesal”.

Lebih lanjut, penyangkalan atas keterlibatannya dalam kasus ini akan dibuktikan Arifin Nasir di pengadilan nanti.

“Pokoknya tidak benar tuduhan ini. Di Pengadilan akan terlihat itu, tunggu saja,” bantahnya.

Arifin Nasir sangat yakin dirinya tidak bersalah dan akan membantah setiap tuduhan yang akan dihadapinya di persidangan nanti.

Diberitakan sebelumnya bahwa kasus Tindak Pidana Korupsi Monumen Bahasa Melayu Tahap II diawali pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 telah ditandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Nomor : 010 / SP – PPK / Disbud / VI / 2017 antara tersangka Arifin Nasir mantan Kadis Pendidikan Kepri, dengan tersangka Yunus Direktur Utama PT. Sumber Tenaga Baru. Adapun total harga kontrak atau nilai kontrak adalah sebesar Rp.12.585.555.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Kontrak kerja berlaku sejak tanggal 16 juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014. Paket pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan pembayaran bertentangan dengan perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Adapun peran dari masing-masing tersangka sebagaui berikut:
• Tersangka Arifin Nasir mengetahui dan menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama kepada pihak lain,dan sebagai PPK tidak melakukan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak
• Tersangka Yunus selaku penyedia barang telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada tersangka MY dengan cara meminjamkan PT.Sumber Tenaga Baru dan mendapat fee sebesar 3 % sejumlah Rp.66.634.245,-
• Tersangka Muhammad Yaser tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dimana progres pekerjaannya dibawah mutu beton K 250 (tidak sesuai dengan spek)

Akibat dari perbuatan para tersangka tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp. 2.219.634.245,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana tersebut dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 september 2019.

Tersangka dikenakan Pasal UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pembersantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun denda Rp. 50.000.000. (JS/TIM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here