KM UMRAH dan STISIPOL Anggap Syahrul – Rahma Tidak Memikirkan Nasib Masyarakat.

334
0

TANJUNGPINANG, KabaraKepri.com – Nilai Prestasi “Rapor Merah” diberikan Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL Raja Haji terhadap 1 Tahun Kepemimpinan Syahrul – Rahma, Walikota dan Wakil Wakil Walikota Tanjungpinang sejak 21 September 2018 lalu.

Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL Raja Haji dalam salah satu point penilaiannya menganggap Syahrul – Rahma tidak memikirkan dan memperhatikan nasib masyarakat Tanjungpinang namun hanya memikirkan dan memperhatikan usaha-usaha besar saja.

Penilaian tersebut dituangkan dalam kajian akademisi Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL berjudul: MAHASISWA MELAWAN, dengan nama KELUARGA MAHASISWA UMRAH & STISIPOL.

Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL menemukan banyak permasalahan dalam tubuh Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang dianggap sebagai ketidakberhasilan Syahrul – Rahma, karena pada kenyataanya berbanding terbalik dengan Visi dan Misi serta janji politiknya kepada rakyatnya, warga Tanjungpinang.

Sebagai standar penilaian adalah Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang 2018-2023 yaitu “Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni
Kebhinekaan Masyarakat Madani”.

Sementara itu untuk pencapaian Visi tersebut, ada 5 Misi yang akan dilakukan, yakni;

1. Peningkatan kualitas SDM warga Tanjungpinang yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.

2. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat.

3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.

5. Pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.

Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL dalam penilaiannya tidak melihat langkah-langkah konkrit yang dilakukan Syahrul – Rahma dalam melaksanakan apa yang dituangkan dalam misi tersebut. Yang dipertontonkan malah kebijakan yang bertolak belakang dari visi dan misi tersebut.

Ada beberapa point yang menjadi sorotan, soal pengangkatan para kepala OPD, karena terdapat seorang pejabat eselon II yang diangkat menjadi salah satu Kepala OPD masih bermasalah. Pejabat tersebut tersangkut kasus korupsi dan sudah berstatus tersangka di Kejati Kepri.

Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL menilai dalam hal ini Wali Kota Tanjungpinang tidak memberi perhatian terhadap “Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN)” yang dijanjikan kepada rakyatnya.

Dikhawatirkan dengan mengangkat pejabat yang bermasalah akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Hal ini bisa mencoreng arang hitam di wajah Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Selain itu, Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL juga sudah mencium aroma tak sedap dalam proyek pengadaan baju seragam sekolah gratis yang menelan anggaran Rp 6,7 milyar dari APBD Tanjungpinang, yang notabene dikumpulkan dari keringat rakyat.

Selanjutnya, dalam pengangkatan Direktur Utama dan Direktur BUMD milik Pemerintah Kota Tanjungpinang, PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL menduga adalah dari hasil proses seleksi yang melanggar hukum, karena ada jejak Mal-administrasi untuk meloloskan kedua calon Dirut dan Direktur yang dikenal punya kedekatan erat dengan Walikota Tanjungpinang Syahrul.

Menyikapi hal pengembangan ekonomi kreatif dan usaha masyarakat, Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL juga menemukan kebijakan yang berlawanan dengan Visi – Misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul – Rahma. Salah satunya dalam penerbitan Kartu Kendali BBM untuk Industri besar (Pariwisata) yang tidak melalui kajian matang sehingga menelantarkan Usaha Kecil Menengah. Dalam kebijakan kartu kendali BBM, Pemko Tanjungpinang disebut tidak melibatkan organda dan DPRD Tanjungpinang.

“Kami menduga Pemeritah kota Tanjungpinang hanya memperhatikan usaha-usaha besar pariwisata dan tidak memikirkan nasib masyarakat kota Tanjungpinang,” tulis Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL atas fenomena yang terjadi saat ini. Walaupun akhirnya kebijakan kartu kendali BBM itu telah diubah karena adanya tekanan dari masyarakat.

Isyu yang paling menjadi sorotan masyarakat beberapa hari ini terkait lambannya pendistribusian seragam sekolah gratis TA 2019, yang hingga saat ini belum diterima siswa SD dan SMP. Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL menilai Pemko Tanjungpinang juga tidak transparan soal siapa penjahit yang mengerjakan baju sekolah gratis.

Forum ini juga menyoroti peningkatan kualitas warga Tanjungpinang atau Indeks Pembagunan Manusia (IPM) dan tentang pengentasan angka kemiskinan kota.

Disebutkan, pada tahun 2017, IPM mencapai 78,00. dengan capaian indikator pembentuk: Angka harapan hidup baru mencapai 71,84, angka harapan lama sekolah 14,07 tahun, rata-rata lama sekolah 9,97 tahun, dan pengeluaran per kapita 14,881 ribu rupiah.

Selama 1 tahun Kepemimpinan Syahrul – Rahma menahkodai Tanjungpinang, menurut Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada langkah-langkah yang berarti dalam menuju Kota yang Maju. Apalagi dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global serasa sangat lamban dan jalan ditempat.

Padahal dari perhitugan kerangka pendanaan hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama kurun waktu tahun 2018-2023 ditemukan angka yang cukup tinggi untuk mendanai pembangunan di Kota Tanjungpinang.

Keluarga Mahasiswa UMRAH dan STISIPOL besok Rabu, (13/11/2019) berencana akan menggelar aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi mereka di Kantor Wali Kota Tanjungpinang di Senggarang.(JS/TIM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here