Sidang Kasus Korupsi Dana SPJ Fiktif di Lingga Rp1,3 Miliar, Angga dijerat Pasal Berlapis

181
0

TANJUNGPINANG, KabarKepri.com – Angga Fardian Suzandra, A,Md alias Angga, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lingga, terdakwa dugaan korupsi penggunaan dana Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Humas dan Protokoler di Sekeratiat Daerah Kabupaten Lingga tahun anggaran 2014 senilai Rp.1.374.059.341, dijerat pasal berlapis dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Senin (4/11).

Dalam perkara dugaan korupsi Nomor: 12/ Pud.Sus-TPK/2019/PN Tpg tersebut, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang dalam dakwaanya menyampaikan, bahwa perbuatan terdakwa Angga selaku bendahara pengeluaran Sekda Kabupaten Lingga dalam kurun waktu Juni 2014, diduga telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.374.059.341.

Perbuatan tersebut bermula dilakukan terdakwa pada 6 Januari 2014, Plt Sekda Lingga menandatanangi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) bagian humas dan protokoler dengan besaran dana Rp4.901.632.000.

Berdasarkan hal tersebut, Bupati Lingga mengeluarkan SK No: 02/KPTS/I/2014 tentang penunjukan penggunaan anggaran, bendahara penerima,bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lingga tahun anggaran 2014.

Selanjutnya pada 28 Januari 2014, Bupati Lingga menerbitkan SK tentang penetapan jumlah uang persediaan untuk SKPD di sekretariat Linga tahun 2014 senilai Rp6.000.000.000 sebagaimana ajuan dari terdakwa selaku bendahara pengeluaran Sekda Kab Lingga untuk membayar pengajuan anggaran yang diajukan oleh PPTK di Sekda Kab Lingga 2014.

Yang mana pada prosesnya, uang persediaan (UP) tersebut apabila berkurang akibat penyerapan anggaran, maka pada bulan berikutnya bendahara melakukan pengajuan anggaran ganti uang (GU) guna mengganti UP yang telah digunakan pada bulan sebelumnya dengan rincian penarikan dana UP tersebut.

Bahwa, berdarkan jumlah kumulatif dana yang diserahkan terdakwa selaku bendahara pengeluaran kepada bagian humas dan protokoler periode Januari 2014 hingga Desember 2014 sebesar Rp.4.284.479.500, dibandingkan jumlah komulatif belanja yang dipertanggungjawabkan periode 2014 hingga Desember 2014 sebesar Rp.5.658.538.841, sehingga terdapat kekurangan pembayaran dari terdakwa selaku bendahara pengeluaran kepada PPTK bagian humas dan protokoler Kabupaten Lingga sebesar Rp.1.374.059.341.

Berdasarkan pengakuan terdakwa, besaran dana kekurangan tersebut digunakannya untuk pembayaran UYHD tahun anggaran 2013 dan pambayaran pajak tahun anggaran 2013.

“Dimana terdakwa selaku bendahara tidak dapat menunjukan atau memperlihatkan bukti pembayaran kepada siapa dan memberitahukan atas perintah siapa terdakwa melakukan pembayaran UYHD 2013 dan pajak 2013 tersebut,” ujar JPU.

Berdasarkan keterangan saksi Oktanius Wirsal selaku PPTK bagian humas dan protokoler, mengaku tidak pernah dana atas SPJ bagian humas dan protokoler pada bulan Desember 2014 sebesar Rp.2.335.860.315, sehingga masih terdapat hutang atas pembayaran di bulan Desember 2014 untuk kegiatan triwulan IV.

“Adapun pihak ketiga yang pembayarannya tidak terialisasi untuk kegiatan triwulan IV, yakni akumudasi (hotel), mobilitas darat, mobilitas laut dan media cetak maupun elektronik,”ungkap JPU.

Dilanjutkan JPU, bahwa terdakwa selaku bendahara pengeluaran yang membayarkan uang pencairan kegiatan kepada pihak ketiga, akan tetapi karena yang berhubungan langsung dengan pihak ketiga adalah PPTK, maka bendahara pengeluaran memberikan uang pencairan dana kegiatan tersebut kepada PPTK sesuai dengan kwitansi tagihan.

Faktanya, untuk dana kegiatan triwulan IV tahun anggaran 2014, bagian humas dan protokoler Sekda Kab Lingga, saksi Oktanius Wirsal selaku PPTK tidak pernah menerima pencairan dana kegiatan pada triwulan IV tersebut.

“Tidak adanya kwitansi dari terdakwa selaku bendahara pengeluaran yang saksi tanda tangani serta pihak ketiga menagih kepada saksi, bahwa pembayaran belum dilakukan sehingga saksi terus ditagih oleh pihak ketiga,”ungkap JPU.

Bahwa terdakwa ada mengambil uang sebesar Rp.1.100.000.000 dari dana UP Sekretariat Daerah Lingga tahun 2014 dan ditutupi dengan menggunakan dokumen milik bidang humas dan protololer Sekda Kab Lingga tanhun anggaran 2014 yang diajukan pada bulan Desember 2014.

“Berdasarkan pengakuan terdakwa, uang tersebut digunakan untuk pembayaran Uang Yang Harus Dikembalikan (UYHD) pada Sekda Kab Lingga tahun 2013,”ungkap JPU.

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan UP sebesar Rp1.100.000.000 yang terdakwa ambil. terdakwa membuat pertanggungjawabannya dengan menggunakan dokumen SPJ milik bidang humas dan protokoler Sekda Kab Lingga tahun anggaran 2014 yang diajukan oleh terdakwa pada bulan Desember 2014.

“Yang mana, SPJ tersebut adalah milik bidang humas dan protokoler, tidak dilakukan pencairan dikarenakan anggaran Sekda Kab Lingga tahun 2014 sudah habis, sehingga dokomen SPJ-nya tidak terdakwa kembalikan kepada PPTK bagian humas dan protokler, melainkan terdakwa pergunakan untuk menutupi pertanggungjawaban dana UP sebesar Rp.1.100.000.000 yang telah terdakwa ambil sebelumnya pada Juni tahun anggaran 2014,”kata JPU.

Terhadap dana UP yang terdakwa perguanakan sebesar Rp.1.100.000.000, maka bidang humas dan protokoler Sekda Kab Lingga tahun anggaran 2014 yang telah melaksanakan kegiatan menjadi terhutang kepada rekanan pihak ketiga, dikarenakan uangnya tidak dibayarkan oleh terdakwa.

Meskipun UP Rp.1.100.000.000 tersebut tidak dibayarkan terdakwa pada pihak ketiga, namun terdakwa dan saksi Aini beserta saksi Oktavianus Wirsal dibuatkan kwitansi lunas yang juga ditandatangani oleh penyedia jasa atau rekanan dengan alasan sebagai bukti syarat administrasi untuk pencairan.

Perbuatan terdakwa tersebut dapat dijerat dengan pasal berlapis, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 subsider Pasal 3 jo pasal 8 UU RI 31 tahun 1999 yang mana telah diubah ke UU RI Jo 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.(JS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here